Kumala Singgung Soal Kesejahteraan Masyarakat di Pelosok Kabupaten Lebak

LEBAK, TitikNOL - Ketua Departemen Pengabdian Hubungan Masyarakat Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Serang, Ahmad Tolib, angkat bicara soal kesejahteraan masyarakat di pelosok desa di Kabupaten Lebak.

Menurut Tolib, kurangnya kontrol dari pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu, menjadi permasalahan besar bagi kesejahteraan masyarakat di pelosok desa yang ada di Lebak.

"Saya rasa permasalahannya ada pada kontrol pemerintah yang kurang maksimal. Ini permasalahan besar karena masih ada masyarakat yang kurang mampu atau dikatakan miskin hampir tidak dipedulikan pemerintah," kata Tolib kepada awak media, Sabtu (27/4/2019).

Hasil penemuan departemen PHM KUMALA PW Serang selama melakukan advokasi di daerah Lebak, kata Tolib, banyak menemukan kejanggalan terkait konteks kesejahteraan bagi masyarakat di Lebak yang selalu diharapkan oleh pemerintah kabupaten.

"Sebenarnya konteks kesejahteraan bagi masyarakat yang selalu di gembor-gemborkan pemerintah itu seperti apa, karena hasil penemuan kami di salah satu kampung contohnya di Cigaber itu masih ada masyarakat yang kurang kurang mampu tapi seakan tidak dipedulikan oleh pemerintah seperti Mak Lamrah yang hidup sebatang kara tinggal di gubuk kecil, miris lihatnya," ujarnya.

Kendati demikian, Ahmad Tolib meminta pemerintah untuk meninjau sampai sejauh mana kesejahteraan yang diharapkan. Ia juga menyinggung dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Lebak.

"Tinjau aja dulu seperti apa, kan yang mewakili rakyat ada tuh enak aja datang cuma 5 tahun sekali dengan bahasa amis jambunya, reses itu bukan ajang proyek," ujarnya.

Dirinya juga menekankan, jika pemerintah kabupaten mengabaikan masyarakat, pihaknya akan kembali turun ke jalan untuk menuntut kesejahteraan bagi masyarakat.

"Ibu Iti Oktavia Jayabaya kan dua periode, Lebak udah berumur ratusan tahun untuk kesejahteraan masyarakat saja seperti di abadikan, ya kalau tidak ada perubahan kita sebagai mahasiswa akan turun ke jalan untuk menuntut itu," tegasnya. (red)