Dua Mahasiswa Cilegon Protes Kepemimpinan Robinsar-Fajar: Krisis Pendidikan dan Angka Pengangguran Naik

CILEGON, TitikNol – Dua mahasiswa dari Gema Al-Khairiyah Kota Cilegon menggelar aksi protes saat acara Riung Mumpulung HUT ke-27 Kota Cilegon di Kantor Wali Kota, Senin pagi (27/4/2026).

Pantauan di lokasi, kedua mahasiswa membentangkan spanduk ketika Wali Kota Cilegon, Robinsar, tengah memberi sambutan di hadapan tamu undangan.

Salah satu mahasiswa, Bustomi dari DPD Gema Al-Khairiyah, menyebut Cilegon sebagai kota industri dan kota dolar tapi minim akses pendidikan. Kondisi itu dinilai membuat banyak warga Cilegon menganggur.

“Dibandingkan periode sebelumnya, akses pendidikan sangat dipermudah. Tapi periode sekarang justru sangat terbatas kuota bagi putra-putri daerah. Banyak warga menilai bahwa akses untuk mengenyam pendidikan tinggi kini semakin sulit dibandingkan periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Wali Kota Helldy Agustian,” kata Bustomi.

Ia menilai persyaratan makin ketat dan kuota menyusut memupus harapan generasi muda. "Ini menjadi sebuah krisis dan kesedihan bagi kami. Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah kota untuk mencetak generasi bangsa yang unggul, namun saat ini seolah-olah mulai diabaikan," ujarnya.

Bustomi juga menyoroti data BPS: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Cilegon naik dari 6,4 persen pada 2024 menjadi 7,42 persen pada 2025. Kenaikan 1,02 persen dalam setahun dinilai signifikan.

"Banyak pihak mempertanyakan efektivitas pemerintah kota dalam mengoptimalkan sektor industri yang seharusnya mampu menjadi motor penggerak utama penyerapan tenaga kerja lokal," katanya.

Menurut Bustomi, pengangguran berdampak pada ketidakmampuan orang tua membiayai pendidikan anak. "Ketika orang tua kehilangan pekerjaan, pendidikan anak pun menjadi korban pertama," ucapnya.

“Fenomena putus sekolah atau gagal melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi kini membayangi banyak keluarga di Cilegon. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung, ditambah dengan minimnya bantuan pendidikan dari pemerintah, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus,” jelasnya.

Masyarakat mendesak evaluasi menyeluruh. Pemerintah diminta mengoptimalkan sektor industri agar lebih ramah tenaga kerja lokal dan memperluas beasiswa agar pendidikan tinggi tidak jadi barang mewah. (Ully)