Megawati Soekarnoputri: UUD 1945 Cara Efektif Cegah Liberalisasi

JAKARTA, TitikNOL – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengakui sejak era reformasi 1998, begitu kuatnya agenda liberalisasi masuk dalam keseluruhan sendi-sendi kehidupan negara.

Menurut Mega, liberalisasi terjadi di bidang politik dan ekonomi dan berjalan simultan sebagai konsekuensi penandatanganan Letter of Intent IMF.

"Praktek demokrasi Indonesia pun berubah drastis. Demikian halnya terhadap kebijakan politik ekonomi. Kesemuanya berujung pada eksploitasi seluruh kekayaan negeri. Ekploitasi merupakan buah liberalisme. Liberalisme berinduk pada kapitalisme. Kapitalisme menciptakan krisis. Belum selesai krisis yang satu, munculah krisis lainnya. Contoh: Krisis yang terjadi di Eropa pada saat ini," ujar Megawati saat menjadi keynote speaker dalam acara Konvensi Nasional tentang Haluan Negara di JCC, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Untuk itu ia mengajak, agar Indonesia kembali kepada jati dirinya yakni Pancasila dan UUD 1945. Dimana, sebagai philosophisce grondslag dan grondnorm, agar bangsa Indonesia tidak kehilangan arah.

Mega melanjutkan, kapitalisme sudah merusak mental anak bangsa, sehingga Indonesia dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, melekat stempel penuh ironi akibat penjajahan sebagai sebuah bangsa kuli dan kuli di antara bangsa lain.

"Undang-Undang Dasar yang dibuat, haruslah memberi faedah nyata bagi rakyat. Undang-undang dasar tersebut harus dibumikan dalam suatu konsepsi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yakni demokrasi yang mensejahterakan rakyat. Konsepsi tersebut bukan sekedar untaian kata-kata teoritis yang sarat dengan istilah-stilah ilmiah," tegas Presiden RI ke-5 tersebut. (Bara/red)