Sungai Cisadane Hitam Pekat, Mahasiswa Sebut Pemkab Serang Anti Rakyat

SERANG, TitikNOL - Pencemaran lingkungan Sungai Cisadane di Desa Tersaba, Kecamatan Tanara Kabupaten, Serang makin parah. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh pembuangan limbah yang dibuang secara sembarangan oleh pihak industri.

Salah satu anggota Gerakan Mahasiswa Utara (Gamsut) Riki mengatakan, air sungai Cisadane yang melintasi Desa Tersaba kian hari berubah warna pekat hitam. Menurutnya, warna hitam pekat itu akibat pembuangan limbah industri yang sengaja dibuang ke sungai Cisadane.

"Pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Serang khususnya di wilayah Serang Utara, sampai saat ini masih menjadi keresahan masyarakat terutama di bantaran sungai Cisadane yang saat ini masih menghitam akibat pembuangan limbah industri," katanya kepada TitikNOL, Jumat (11/10/2019).

Jika musim kemarau tiba, kata Riki, biasanya masyarakat menggunakan air sungai Cisadane untuk memenuhi kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK).

Namun, akibat dari pembuangan limbah yang sembarangan oleh oknum industri, air sungai Cisadane sudah tidak lagi dimanfaatkan warga karena khawatir menimbulkan penyakit.

"Ya sampai saat ini kondisi dari sungai tidak bisa di pergunakan oleh masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, pencemaran tersebut berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat Tanara yang notabenenya berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Pada saat musim kemarau, limbah yang dibuang ke sungai sangat kentara. Debit air sungai menyusut drastis sehingga limbah yang bercampur lumpur manpak jelas terlihat.

"Akibat dari pembuangan air limbah industri, para petani tidak lagi mendapat penghasilan karena gagal panen yg dialami oleh masyarakat. Warga yang biasanya menjala kehilangan ikan," terangnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa selalu menyampaikan keluh kesannya kepada Pemerintah Kabupaten Serang. Namun Pemkab dinilai tidak memberi respon yang serius dalam menangani perusahaan-perusahaan yg membuang limbah industrinya ke sungai.

Bahkan Riki mencurigai, hal ini disinyalir ada permainan antara korporat dengan rezim lokal yang melindungi pembisnis. Sehingga, masyarakat hanya menjadi korban dari kepentingan penguasa dan konglomerat.

"Ketidak seriusan Bupati dalam membangun kabupaten serang terlihat dari ketidak berpihakan kepada rakyat dan cenderung anti rakyat," tegasnya. (Son/TN1)