2016, DPR dan Pemerintah Mesti Hentikan Kekisruhan

JAKARTA, TitikNOL - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo berharap pada tahun 2016 kegaduhan politik yang terjadi pada tahun 2015 tidak terulang kembali sehingga kinerja DPR RI tidak maksimal.

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah agar bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif agar pembangunan bangsa untuk rakyat dapat berjalan dengan lancar.

"DPR RI dan Pemerintah harus bersama-sama bertanggung jawab, kekisruhan politik ini karena sebab akibat aparatur pemerintah juga," ujar Firman Soebagyo saat dihubungi TitikNOL, Kamis (31/12/2015).

Ia mengatakan, selama tahun 2015 pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak menimbulkan kekisruhan poltik. Seperti kesepakatan UU MD3 harus dijalankan, pemerintah tidak boleh melanggar karena sudah dibahas secara bersama-sama dengan partai politik yang ada di DPR.

Firman menambahkan, tidak boleh UU dibuat dan disetujui lalu diperdebatkan kembali karena sama saja dagang sapi. Artinya, ketika ada kesepakatan resiko apapun harus diterima.

"Mereka menyetujui, kalau ini kan UU menjadi dagang sapi. UU itu harus menjadi regulasi apapun segala resikonya harus dijalankan tidak boleh lagi dagang sapi, rakyat menjadi korban. DPR disibukkan negosiasi politik yang tidak ada," tuturnya. (Bar/Red)