Gerindra Cilegon Konsisten Kritisi Kebijakan Helldy-Sanuji yang Tidak Pro Rakyat

CILEGON, TitikNOL - Kader Partai Gerindra yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon, akan tetap konsisten mengkritisi setiap kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta yang tidak pro rakyat.

Hal itu ditegaskan ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Cilegon, Sokhidin.

"Gerindra dengan fraksinya di DPRD harus tetap kritis kepada pemerintah, terutama ketika pemerintah tidak melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Tapi ketika itu pro rakyat, maka kita akan berikan reward, karena kita juga harus objektif dengan tetap memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat," kata Sokhidin kepada awak media di sela puncak perayaan hari jadi Gerindra yang ke 14 tahun, di Kantor DPC Gerindra Cilegon, Sabtu (12/2/2022).

Sokhidin mengungkapkan, kritik ke pemerintah daerah dilakukan sebagai bukti kasih sayang Fraksi Gerindra kepada eksekutif, dan tidak ada unsur kebencian.

"Kritik Fraksi Gerindra muncul dari aspirasi masyarakat, apa yang menjadi kegelisahan dan keluhan. Banyak aspirasi itu yang sudah kami akamodir dan disuarakan ke pemerintah daerah, tapi realisasinya yang belum ada. Seperti persoalan pengangguran, seperti langkah pemagangan atau Opang, bagi kami itu belum menjawab soal pengangguran. Magang itu belum kerja. Kalau angka pengangguran itu dikatakan turun, tolong jelaskan secara konkret, mereka terserap di lapangan kerja seperti apa saja,"ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Cilegon, Faturohmi menambahkan, penurunan angka pengangguran tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan kerja Pemkot Cilegon.

"Penurunan yang rata-rata dua persen angka pengangguran disetiap daerah di Provinsi Banten itu, saya kira bisa juga itu merupakan kontribusi atas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau faktor lainnya. Sementara menyangkut Opang, itu kita apresiasi, tinggal ditunjukkan saja minat dari masyarakat itu sendiri, kan ini belum pernah dibuka. Aplikasinya sudah ada, tapi respon dari masyarakatnya kan belum dilihat. Kalau memang grafiknya tinggi, berarti ada pengaruhnya," ungkapnya.

Menurut Faturohmi, dirinya mengamati bahwa program di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon sejauh ini dipandang masih belum menyentuh persoalan mendasar terkait dengan masih tingginya pengangguran di Kota Baja.

"Seperti program pemagangan dan diklat oleh BLK (Balai Latihan Kerja Disnaker) juga masih belum terserap dunia industri maupun usaha. Kita bersyukur angka pengagguran itu turun, tapi pemerintah juga harus mampu merealisasikan secara konkret sesuai dengan janjinya yang itu juga merupakan amanah dari RPJMD Cilegon," katanya. (Ardi/TN3).