Jelang Pemilu, Facebook Perketat Iklan Politik

TitikNOL - Facebook Inc mengungkap bahwa perusahaan akan mengetatkan beberapa aturan periklanan politik dan peralatan untuk pemilu di beberapa negara termasuk India, Nigeria, Ukraina, Uni Eropa dan Indonesia. Negara-negara ini akan mengadakan pemilu dalam hitungan beberapa bulan ke depan.

Sejak Rabu (16/1), Facebook di Nigeria hanya memperbolehkan pengiklan dari dalam negeri untuk membuat iklan elektoral, berkaca pada referendum Irlandia Mei silam. Hal itu dikatakan oleh Katie Harbath, Direktur Politik dan Jangkauan Global Facebook.

Kebijakan yang sama akan berlaku di Ukraina pada Februari. Sementara, Nigeria mengadakan pemilihan presiden pada 16 Februari, dan Ukraina menyusul pada 31 Maret.

Di India yang akan melaksanakan pemilihan umum parlemen, Facebook menempatkan iklan pemilihan di perpustakaan online yang dapat dicari mulai bulan depan. Hal itu diungkap Rob Leathern, direktur manajemen produk di perusahaan kepada Reuters.

Facebook percaya bahwa mengontrol iklan di perpustakaan adalah bagian penting dari memerangi intereferensi dalam pemilu. Perpustakaan ini menyerupai arsip yang dibawa ke Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris tahun lalu.

Arsip iklan di India akan berisi informasi kontak untuk beberapa pembeli iklan atau sertifikat resmi mereka. Untuk individu yang membeli iklan politik, Facebook mengatakan akan memastikan nama yang tercantum sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan pemerintah.

Sementara itu, Uni Eropa akan mendapatkan versi sistem otorisasi dan transparansi yang sama menjelang pemilihan parlemen blok itu pada Mei. Pendekatan ad hoc dengan berbagai kebijakan dan transparansi ini bergantung pada kawasan.

Dia juga mencerminkan undang-undang dan kesepakatan lokal dengan pemerintah dan kelompok masyarakat sipil.

"Kami belajar dari setiap negara. Kami tahu kami tidak akan menjadi sempurna, tetapi tujuan kami adalah peningkatan berkelanjutan yang berkelanjutan," kata Leathern.

Selain negara-negara itu, Australia, Indonesia, Israel dan Filipina akan menjadi negara berikutnya yang menerima kebijakan yang sama. Leathern dan Harbath mengatakan mereka berharap memiliki seperangkat alat yang berlaku untuk pengiklan secara global pada akhir Juni.

Mereka menolak untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai perangkat ini meski mengatakan pelajaran selama beberapa bulan ke depan akan membantu membentuk produk di seluruh dunia.

"Tujuan kami adalah untuk mendapatkan solusi global," kata Harbath.

"Jadi, sampai kami dapat mencapai hal itu pada bulan Juni, kami harus melihat pemilihan yang berbeda dan apa yang kami pikir dapat kami lakukan."

Di sisi lain, tim Facebook lainnya tetap fokus mengidentifikasi perilaku politik bermasalah yang tidak terkait dengan iklan.

Sementara itu, jejaring sosial yang didirikan Mark Zuckerberg ini sejak 2016 menjadi senjata politik untuk mendapatkan perhatian dan simpati masyarakat. Facebook juga digunakan untuk menyebarkan berita bohong dan propaganda.

Di bawah tekanan otoritas di seluruh dunia, Facebook akhirnya membuat sejumlah insiatif untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap iklan politik.

Berita ini telah tayang di cnnindonesia.com, dengan judul: Facebook Perketat Iklan Politik Jelang Pemilu