Anggaran Renovasi Sekolah di Cilegon Capai Rp 18 Miliar di Tahun ini

CILEGON, TitikNol - Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon telah mengalokasi anggaran sebesar Rp 18 miliar untuk untuk merenovasi sekolah-sekolah, termasuk juga fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus).

Walikota Cilegon, Robinsar mengatakan, untuk perbaikan sekolah di tahun ini mengalami peningkatan 125 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu anggaran perbaikan sekolah sekitar Rp 5-Rp 8 miliar. Sedangkan tahun ini mencapai Rp 18 miliar.

“Sudah tersedia (anggaran renovasi sekolah) sebesar Rp 18 miliar. Biasanya Rp 7-Rp 8 miliar. Tahun ini anggaran yang ada di program Dikdas kita puter. Untuk SD dan SMP Rp 60,05 miliar. Rp 40 miliar untuk gaji pegawai dan Rp 20,5 miliar untuk infrastruktur. Awalnya diangka Ro

8 miliar untuk infrastruktur dan Rp 12,05 miliar untuk seremonial. Karena ada efisiensi dan juga ada pemegang program langsung menyentuh kepada pembangunan, kita puter. Rp 18 miliar untuk infrastruktur dan Rp 2 miliar untuk seremonial,” kata Robinsar ditemui usai buka bersama di Rumah Dinas Walikota Cilegon,l Selasa (17/3/2026).

Robinsar menjelaskan, anggaran Rp 18 miliar ini digunakan untuk perbaikan sekolah SD dan SMP. Sementara untuk PAUD dan TK tidak terlalu banyak dibandingkan dengan SD dan SMP. Anggaran Rp 18 miliar yang disiapkan digunakan untuk mebeler, revitalisasi dan pembangunan ruang kelas baru.

“Jadi itemnya banyak di tahun ini. Jadi sesuai kebutuhan urgensi harus diselesaikan,” jelas Robinsar.

Senada dengan Robinsar, Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo mengungkapkan, berdasarkan data evaluasi tahun lalu, tercatat sebanyak 242 sekolah yang terdiri dari tingkat TK, SD, dan SMP masuk dalam peta pengawasan sarana dan prasarana.

Perbaikan sekolah tidak boleh hanya berdasarkan laporan alakadarnya, melainkan harus berpijak pada kajian teknis yang mendalam guna menghindari salah sasaran dalam pengalokasian anggaran.

“Dari total 242 sekolah yang rusak, ada 3 katagori kerusakan. Untuk rusak berat sebanyak 20 sekolah (Menjadi prioritas utama perbaikan). Rusak sedang sekitar 40-an sekolah (Memerlukan penanganan agar tidak turun kualitas) dan rusak ringan mayoritas sekolah (Memerlukan perawatan rutin).

"Yang menjadi perhatian kami adalah jangan sampai perbaikan justru dilakukan pada sekolah yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan, sementara yang rusak berat malah belum tersentuh," ujarnya.

Menyadari adanya keterbatasan dalam memantau seluruh wilayah secara langsung, pemerintah secara terbuka mengajak masyarakat dan media untuk ikut serta dalam pengawasan.

"Kami sangat menunggu masukan, saran, maupun laporan dari masyarakat dan media. Hal itu justru sangat membantu kami. Namun, kami meminta agar data atau foto yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan," tambahnya.

Pemerintah meyakini bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mustahil tercapai tanpa didukung fasilitas yang memadai. Proses belajar mengajar yang efektif hanya bisa terwujud jika ruang kelas dalam kondisi layak dan nyaman.

Segala bentuk laporan terkait kerusakan sekolah akan ditindaklanjuti secara serius dengan mempertimbangkan kewenangan serta kemampuan fiskal daerah yang ada. (Ully)