Cegah Korupsi Berjamaah, KPK Kawal Proses Pembahasan APBD Banten

JAKARTA, TitikNOL - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menegaskan akan mengawal proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di enam daerah.

Menurut Pahala, enam daerah tersebut yakni Sumatera Utara, Riau, Banten, Aceh, Papua, dan Papua Barat sering mendapatkan intervensi dari DPRD dalam pembahasan APBD.

"KPK akan melakukan pengawalan proses APBD. Mulai dari perencanaan sampai implementasinya. Bukan pengawalan macam audit tapi yang kita dapat cerita dari 3 Sekda (Sumut, Riau, dan Banten) bahwa mereka hadapi intervensi yang sangat kuat dari luar, kita sebut saja dari DPRD. Kita ingin kawal supaya program APBD sesuai dengan Musrenbang," ujar Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Lanjut Pahala, ada beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPK dalam pembahasan APBD di keenam daerah tersebut. Seperti, mengikuti rapat-rapat penting, melihat proses implementasi APBD dan melakukan Memorandum of Understanding (MoU).

Tak hanya itu, KPK juga meminta kepada Pemda untuk memberikan informasi bagian mana saja yang rawan untuk dikorupsi. "Kita bilang KPK sudah masuk nih di pengawalan di pendampingan APBD supaya bekerja sesuai dengan perannya. Nanti kita kirim sinyal lebih keras lagi," tegas Pahala menambahkan. (Bar/Red)