DPRD Soroti Banyak Pejabat Pemprov Banten Keluyuran saat Jam Kerja, Pelayanan Masyarakat Terhambat

SERANG, TitikNOL - Wakil Ketua Komisi V pada DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan sentil kelakuan pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang doyan keluyuran.

Sebab hal itu berdampak pada lambannya pelayanan kepada masyarakat. Sehingga akselerasi pembangunan dinilai berpotenso terganggu.

Fitron mengaku kejadian ini dialami oleh sejumlah masyarakat yang mengadu pada dirinya selaku wakil rakyat. Akibatnya, kepentingan publik yang seharusnya dapat dikerjakan secara cepat, akhirnya mengendap di meja pejabat.

"Kami mendapat masukan dari masyarakat terkait pejabat yang tidak stand by di kantor sehingga urusan pelayanan menjadi sangat lambat," katanya, Senin (20/2/2023).

Menurutnya, kejadian ini tidak hanya terjadi di banyak intansi. Padahal para pejabat merupakan ujung tombak dari pembangunan Banten.

"Bukan hanya satu OPD, ini terjadi di banyak OPD. Kami sudah telepon beberapa pimpinan yang bersangkutan. Kami minta untuk di tata dan di bina secara tegas," ucapnya.

Dari hasil temuannya, alasan tidak stand by pejabat di kantor lantaran mengajukan cuti di akhir pekan agar liburnya bisa panjang.

"Tapi persetujuan cuti yang bersangkutan belum ada. Tapi secara berjamaah sudah tidak masuk di hari itu (Jumat). Belum lagi yang ke kantor hanya absen dan punya urusan di luar kantor yang bukan urusan kedinasan," paparnya.

Namun Fotron enggan menyebutkan intansi dan nama pejabatnya. Pihaknya berharap kejadian tersebut tidak terulang dan harus dilakukan pembenahan serta pembinaan.

"Saya tidak perlu sebutkan opdnya, saya hanya berharap ini segera ada perbaikan dan pembinaan. Kami hanya sampaikan jangan diulangi karena jika pelayanan masih belum cepat karena pengabaian tugas, maka kami akan rekomendasikan kepada kepala OPD dan gubernur untuk dilakukan tindakan disiplin," tegasnya.

Ia menjelaskan, reformasi birokrasi tercermin dari kualitas pelayanan publik yang baik, cepat, mudah, pasti dan akuntabel.

Untuk mewujudkannya, harus didukung oleh SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif agar pemerintahan yang efektif dan efisien.

"Bagaimana itu bisa terwujud, lah pejabatnya tidak stand by. Wajar saja keluhan banyak pelayanan yang mengendap. Sesuatu yang bisa seminggu ini harus lama. Apa gak kasihan sama publik," jelasnya. (TN3)