SERANG, TitikNOL - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 Kota Serang defisit Rp104 miliar.
Nilai belanja daerah yang diproyeksikan Rp1,38 triliun tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah yang hanya Rp1,264 triliun.
Wali Kota Serang, Syafrudin mengatakan, APBD 2023 mengalami defisit anggaran hingga Rp104 miliar.
"Defisit Rp104 miliar, mudah-mudahan ini bisa berkurang. Mudah-mudahan di Rp78 miliar," ucapnya, Senin (26/9/2022).
Menurutnya, alokasi anggaran yang terbanyak akan disalurkan untuk pembangunan insfratuktur hingga 31 persen.
"31 persen insfratuktur, jalan, bangunan, drainase dan lain-lain. Kesehatan 12 persen, paling sedikit 10 persen. Yang lain juga paling kecil dari insfratuktur," terangnya.
Ia menyatakan, pembangunan insfratuktur sengaja dikebut demi tercapainya RPJMD Kota Serang 2018-2023. Terlebih dua tahun insfratuktur vakum akibat pandemi Covid-19.
"Kami ingin menyelesaikan insfratuktur di Kota Serang sesuai RPJMD 2018-2023. Karena agak tertunda Covid-19, paling tidak di 2023 di 95 persen," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan menuturkan, devisit rencananya akan ditutup lewat silva.
"Devisit Rp104 miliar rencananya ditutup dari silva tahun ini," tuturnya.
Selain itu, Pemkot Serang menambahkan anggaran untuk kelurahan 6,9 persen agar pelayanan dan perekonomian masyarakat meningkat.
"Dana untuk kelurahan bukan bangun kelurahan 6,9 persen dari semestinya 5 persen, kita sudah melampaui," tutupnya. (TN3)
Video Pasangan Remaja Berbuat Mesum diduga di Banten Viral di Medsos
18 Agustus 1945 - UUD Negara Republik Indonesia Disahkan dalam Sidang PPKI
Tempat Kuliner Pizza Italia Terbaik Hadir di Kota Cilegon
Khasiat Minum Air Asam Jawa untuk Kesehatan
Banyak KTP Ganda Menjelang Pilkada, DPR Panggil Dirjen Dukcapil
Ini Nama Pejabat Banten yang Dipanggil Kejati Terkait Dugaan Korupsi RSJ Tahap I
PPP Gelar Mukernas di Banten
Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Ditangkap di Bandara Selandia Baru Cuma Gara-gara Ini
Banten Lama Jadi Tempat Launching Bank Banten
Tinjau Pelabuhan Merak, Komisi V DPR RI Minta 'Zero Accident'