Nuraeni: ULP Harus Berani Lawan Intervensi

SERANG, TitikNOL - Banyaknya kegagalan lelang di 2015, membuat DPRD mulai mengambil sikap. Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni meminta Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjaga netralitas dan independensinya dalam melaksanakan tugas pelelangan.

"‎Ke depan ini sinergi dan koordinasi yang baik antara SKPD dengan ULP dan stakeholder lain. ULP harus transparan, selama ini kurang. Jangan sampai diintervensi oleh siapapun, jaga netralitas, profesionalitas, dan independen,” kata Nuraeni, saat melakukan uji petik di Kantor ULP, Kamis (28/4/2016).‎

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkap bahwa intervensi dari pihak luar terhadap Pemprov Banten cukup tinggi, terutama dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

Ia mengatakan, uji petik yang dilakukan Pansus LKPj ke ULP dalam rangka menyerap informasi mengenai Silpa yang besar di tahun 2015 akibat banyak ‎gagal lelang.

“Setelah dicek ke lapangan, kenapa gagal lelang itu di antaranya perencanaan SKPD yang tidak matang, kemudian ada yang sudah menyampaikan dokumen tetapi diubah lagi, yang kemudian itu diklaim sebagai gagal lelang, padahal itu belum pernah dimunculkan dipelelangan,” katanya.

Selain itu, waktu penyampaian rencana pelelangan dari SKPD ke ULP yang mepet. “Sehingga tidak efektif dan tidak memungkinkan dilakukan lelang terutama untuk pekerjaan konstruksi,” ungkapnya. (Kuk/red)