Refleksi HUT ke-27, DPRD Dorong Industri Harus Berkontribusi Nyata Pada Pembangunan Cilegon

CILEGON, TitikNol – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin menyatakan keberadaan industri di Kota Cilegon haruslah bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan di Kota Cilegon. Pada peringatan HUT Kota Cilegon, ke-27 tepat pada Senin (27/4/2026)

Sokhidin mengatakan, pada peringatan HUT Cilegon, pertambahan usia Cilegon ke-27 jangan hanya bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat akan tujuan mulia para pendiri Kota Cilegon, yakni menyejahterakan masyarakat serta memajukan daerah agar mampu bersaing dengan wilayah lain.

“Dalam pandangan anggota DPRD Kota Cilegon, pemerintah daerah harus kembali ke "jalur utama" pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Pembangunan harus dirasakan merata, baik dari sisi fisik maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” kata Sokhidin ditemui di ruang kerjanya,” Senin (27/4/2026).

Politisi Partai Gerindra menilai, dengan banyaknya industri di Kota Cilegon, namun pendapatan industri justru tidak masuk ke Kota Cilegon. Yang mana, banyak perusahaan besar pusatnya berada di Kota Jakarta. Sehingga kontribusi pajak daerah tidak maksimal masuk ke Kota Cilegon.

"Ini adalah PR yang sudah sejak lama saya dorong. Industri yang berdiri di Cilegon harus berkantor pusat di sini agar PAD kita meningkat. Bagi industri yang sudah lama berdiri pun, setidaknya setelah beberapa tahun beroperasi, mereka harus memindahkan kantor pusatnya ke Cilegon. Jika ini terjadi, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat akan luar biasa," ungkapnya.

Terkait adanya isu efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer ke daerah, kata Sokhidin, Efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan kebutuhan pokok masyarakat.

"Meskipun ada kendala fiskal, kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dikurangi. Infrastruktur lingkungan, pendidikan, dan kesehatan adalah prioritas utama yang harus tetap terjaga kualitasnya. Kepentingan masyarakat harus di atas segalanya," tegasnya.

Sebagai penutup, DPRD berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Pihaknya akan terus memantau dan mendorong pemerintah agar aspirasi dan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dapat terealisasi dengan baik dan tepat waktu. (Ully)