Reformasi Birokrasi Era Pj Gubernur Belum Optimal, Banyak Fungsi Pejabat yang 'Dikangkangi'

SERANG, TitikNOL - Kepemimpinan Al Muktabar dalam menjabat Pj Gubernur Banten menjelang 100 hari, dinilai masih terdapat kekurangan.

Sejak dilantik 12 Mei 2022, Al langsung melakukan langkah-langkah politiknya dengan membuka ruang komunikasi bersama seluruh stekholder.

Namun hingga kini, belum nampak hasil komunikasi itu dalam rancangan program Al Muktabar.

"Komunikasinya bagus, bisa berkomunikasi dengan siapa pun. Cuma memang yang belum kita lihat hasil komunikasinya karena belum masuk program," kata Wakil Pimpinan DPRD Banten, M. Nawa Said Dimyati.

Nawa menyatakan, reformasi birokrasi kepemimpinan Al Muktabar belum optimal. Dari perjalanannya, masih terdapat Kepala OPD yang belum sinkron.

"Yang saya lihat Pj dan kepala OPD belum singkron betul, belum dalam satu frakuensi. Pj Gubernur juga belum bisa ngasih sanksi harus ada izin dari Kemendagri," ungkapnya.

Terlebih, Nawa menilai masih terdapat sejumlah fungsi pejabat yang dilewati. Seperti intruksi dari Kepala OPD tidak melalui kabid dan langsung ke kasi.

Menurutnya, fenomena itu masih banyak ditemukan di OPD di lingkungan Pemprov Banten.

"Reformasi birokrasi tugas pak Al yang paling penting. Hampir semua di OPD intruksi itu dari kadis ke kasi, kabid sebagai fungsi dilewati," jelasnya. (TN3)