Nasib Al-Khairiyah Semakin Runtuh, Inilah Penyebab Versi Para Sesepuh

CILEGON, TitikNOL – Sejumlah kebijakan pemerintah di era orde baru telah menimbulkan dampak negatif terhadap perguruan Islam Al-Khairiyah. Salah satunya kebijakan merelokasi Pondok Pesantren Al-Khairiyah untuk kepentingan pembangunan kompleks industri PT Krakatau Steel (KS) atau sekarang disebut Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), pada era 70-an.

Demikian diungkapkan sesepuh Al-Khairiyah, Prof DR HMA Tihami MA MM, saat menyampaikan makalahnya di hadapan ribuan peserta Muktamar ke-C Al-Khairiyah di Kampus Al-Khairiyah, Citangkil, Cilegon, Sabtu (22/10/2016).

Baca juga: Ini Amanat Rano Karno Pada Muktamar Ke-9 Al-Khairiyah

“Relokasi pesantren ke tempat yang baru dan berpencarnya masyarakat termasuk kampung-kampung dan desa satelit dari pondok pesantren Al-Khairiyah saat itu, mengakibatkan seluruh spirit, ruh dan budaya pesantren tercerabut habis,” kata Tihami.

Ditambahkan Tihami, stress social menjelang penggusuran dan relokasi mengakibatkan konflik di tubuh Jamiyah Al-Khairiyah. Krisis kepemimpinan ustadz dan kiai mengakibatkan menurunnya kewibawaan ustadz dan kiai di dalam dan oleh warga jamiyahnya sendiri.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah Hikmatullah A Syamun ikut bicara melalui laporan pertanggungjawaban nya. Ia mengatakan, kebijakan orde baru yang telah menghapuskan kebijakan bantuan pemerintah kepada madrasah Al-Khairiyah melalui PB Al-Khairiyah, juga telah berkontibusi negatif terhadap loyalitas madrasah-madrasah Al-Khairiyah kepada PB Al-Khairiyah.

“Di Bekasi, dari belasan madrasah Al-Khairiyah saat itu, kini hanya tersisa dua saja. Lainnya telah berganti nama karena menganggap tidak adanya kontribusi PB Al-Khairiyah kepada madrasah mereka,” kata Hikmatullah.

Sementara itu, Muktamar yang dibuka pada Jumat (21/10/2016) oleh Gubernur Banten Rano Karno tersebut mengagendakan pemilihan Ketua Umum PB Al-Khairiyah yang baru. Dimana ketua umum terpilih akan menjadi pemimpin ormas Islam dengan ratusan cabang madrasahnya yang tersebar di 5 provinsi di Indonesia. (Quy)