Sambangi DPRD, Apdesi Lebak Keluhkan Pelayanan BJB

LEBAK, TitikNOL - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 1 DPRD Lebak, terkait pelayananan perbankan dalam transaksi keuangan di pemerintahan desa.

Ketua Apdesi Kabupaten Lebak, Usep Pahlaludin mengatakan, sistem yang dibuat oleh Bank Jabar Banten (BJB) masih kurang maksimal.

Alasannya, transaksi-transaksi yang dikeluarkan oleh BJB banyak yang terhambat.

“Nah, ini jadi persolan bagi kami, karena pada akhirnya imbasnya kepada kami, nama baik kami jadi jelek, karena sistem ini dibatasi. Sehingga kami kayak punya tunggakan kredit secara umum,” ungkap Usep, Senin (13/6/2022).

Selain itu Rekening Kas Umum Desa (RKUDES) menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi yang terjadi seolah-olah ada penggiringan ke BJB.

“Sementara di daerah lain juga di bebaskan, kayak di Pandeglang ke BRI, BPR. Artinya perusahan daerah juga bisa ikut berkontribusi pembangunan bagi daerahnya,” kata Usep.

Sekretaris Apdesi Lebak, Rafik Rahmat Taufik menegaskan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, setiap perusahaan atau yang melaksanakn kegiatan di wilayah Lebak wajib mengeluarkan dana CSR.

“Kita sejak beberapa tahun ke belakang dengan suka rela kita menitipkan uang ke BJB hampir Rp380 miliar ke bank BJB. Berapa trliun dana kami yang di kelola oleh Bjb, tetapi tidak ada kontribusi terhadap CSR khususnya bagi kami di Apdesi,” tegasnya. (TN3)