Akui Siap Maju di Pilkada Serang, Ketua DPW PAN Banten Singgung Soal Pengangguran Tinggi

SERANG, TitikNOL - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Banten Masrori, tersenyum malu-malu saat disinggung kesiapannya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang tahun 2020.

Diketahui, bahwa dukungan PAN dalam menghadapi konstelasi perebutan kursi Bupati dan Wakil Bupati Serang telah merujuk pada satu nama.

Namun, nama yang ditunjuk melalui keputusan Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN masih dirahasiakan.

Saat ditanya soal keputusan DPP PAN, senyum Masrori pun lantas mengembang malu-malu. Dirinya hanya menyampaikan siap, jika dipercaya dan di perintahkan oleh partainya. Menurutnya, calon yang akan diusung PAN akan diumumkan pada Rapat Kerja Daerah (Raperda) di bulan ini.

"Kayanya belum saatnya (di umumkan) lah. Insyaallah saya juga akan maju, tapi (rekomendasi) ke siapanya tunggu aja nanti. Nggak ada inisial-inisial lah," katanya saat ditemui Gedung DPRD Kabupaten Serang, Kamis, (3/10/2019).

Dengan alibi menjabat sebagai Ketua DPW PAN Banten, ia mengaku telah melakukan komunikasi dengan para tokoh masyarakat dan membangun konsolidasi politik dengan partai lain.

"Komunikasi dengan tokoh sudah saya lakukan. Menyamakan persepsi Pilkada ini mau kayak gimana. Kami cuma ada 4 kursi. Kami nanti lihat penjaringan, bangunan koalisi akan terbangun nanti setelah proses pendaftaran penjaringan," ujarnya.

Ia menjelaskan, PAN saat ini sedang mendorong kader internal untuk menjadi pimpinan di tingkat eksekutif. Pasalnya, setiap momentum Pilkada, PAN selalu menjadi partai pengusung pemenang di tiap daerah.

"Untuk saat ini PAN lebih mengedepankan kader internal, sehingga cita-cita politik di eksekutif bisa membuat Serang lebih baik," jelasnya.

Yang pasti, sosok figur yang diusung oleh PAN harus mampu mengejawantahkan visi dan misi partainya untuk membawa perubahan Kabupaten Serang sejahtera.

Terlebih hingga kini, kondisi pengangguran di Kabupaten Serang masih tinggi. Hal ini dinilai tidak berkesinambungan dengan banyaknya industri.

"Harus melindungi hak-hak masyarakat, air bersihnya, ada industri juga harus membawa manfaat bagi masyarakat. Ada 600 industri kalau nggak salah, tapi tingkat penyerapan tenaga kerja kecil," tukasnya. (Son/Tn1)