Tolak Gubernur Koruptif, Aktivis Minta KPK Pantau Pilgub Banten 2017

JAKARTA, TitikNOL -  Sejumlah aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Forum Banten Bersih (FBB), mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (28/7/2016). Mereka meminta kepada KPK ikut memantau dalam Pilgub Banten 2017.

"Kami sepakat untuk tidak lagi bekerja sama dengan calon Gubernur yang berasal keluarga Atut (Ratu Atut Chosiyah). Kami menyatakan sikap, menolak calon Gubernur yang koruptif," tegas salah satu anggota Forum Banten Bersih, Beno Novitneang, di gedung KPK, Jakarta.

Hal senada juga disampaikan oleh Masyarakat Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah Banten Gufroni. Menurut Gufroni, permasalahan ekonomi yang tengah dirasakan masyarakat Banten adalah akibat kepemimpinan dinasti Atut yang koruptif.

"Ada persoalan mendasar di Provinsi Banten. Provinsi Banten harus meninggalkan sejarah kelam. Kami akan melakukan upaya supaya kerabat Atut tidak ikut dalam Pilgub Banten," kata Gufroni.

Untuk itu, Gufroni menghimbau kepada masyarakat untuk cermat dalam melihat calon Gubernur mana yang memiliki integritas dan komitmen untuk mensejahterakan rakyat Banten.

"Kami berharap masyarakat menuntut agar parpol tidak mengusung kerabat Atut. Kita juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak memilih Gubernur yang berasal dari keluarga Atut," jelasnya.

Sudah cukup dinasti Atut menguasai daerah-daerah Banten sejak puluhan tahun lalu. Saat ini saja misalnya, Wali Kota Tanggerang Selatan, Airin Rachmi Diani, Wakil Bupati Pandeglang yang merupakan menantu Atut, serta Kabupaten Serang yang merupakan adik Atut.

"Sudah saatnya tokoh-tokoh Banten lain di luar keluarga Atut mengambil peran ini," pungkasnya. (Bara/red)