DP3AKKB Terus Tingkatkan Sistem Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

SERANG, TitikNOL – Untuk pertama kalinya, Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten. Hal itu tidak lepas dari upaya Pemprov Banten dalam melakukan peningkatan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Predikat WTP pun disambut baik oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma'ani Nina. Nina pun memastikan, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, pihaknya akan terus meningkatkan sistem pengelolaan keuangan yang transaparan dan akuntabel.

"Untuk mendapatkan opini WTP ini menjadi kerinduan buat pemprov Banten. Tentu kita bersyukur di 2017 ini mendapatkan WTP. Sebagai OPD baru akan terus meningktakan sistem keuangan yang transaparansi, tata kelola keuangannya. Karena kita dinas baru mudah-mudahan dari awal bisa sama-sama," kata Siti ditemui di ruangannya.

Dengan pertama kalinya pemerintah provinsi Banten mendapatkan opini WTP lanjut Nina, berdampak terhadap meningkatnya semangat OPD untuk mempertahankan gelar, dengan cara meningkatkan kulitas dalam bekerja kedepannya.

"Saya memang selalu menekankan kepada teman-teman (para pegawai) untuk mencoba menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi harus profesional dalam bidang keuangan dalam melaksanakan kegiatan dan kebutuhan yang ditunjang oleh SKP yang sekarang digalakan oleh pimpinan," ungkapnya.

Selain itu, dengan membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, menurut Nina diperlukan sinergitas antar semua jajaran.

"Kerja keras perlu sinergitas pegawainya sendiri dan didorong dari pemerintah bersama masyarakat," pungkasnya. (Adv)