SERANG, TitikNOL - Ada yang berbeda dengan suasana rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten 2022.
Sebab dalam layar videotron, disediakan penerjemah bagi kaum disabilitas yang hadir secara langsung maupun melalui virtual.
Sehingga masyarakat penyandang tunarungu dapat mengerti apa yang disampaikan dalam rapat Paripurna.
Sekretaris DPRD Banten, Deden Apriandhi mengatakan, adanya penerjemah bagi disabilitas sebagai bentuk layanan untuk masyarakat Banten.
"Ini terobosan dari kami, agar masyarakat Banten yang disabilitas dapat memahami apa yang dibahas oleh wakilnya (anggota DPRD) di dalam rapat paripurna," katanya, Jumat (11/3/2022).
Ia menerangkan, pada dasarnya sekretariat DPRD Banten tidak ingin membedakan dalam menyampaikan informasi atau menampung aspirasi masyarakat Banten, terutama kaum disabiltas.
"Kita ingin seluasnya menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan informasi. Sehingga teman-teman disabilitas dapat menyerap informasi dan menyampaikan aspirasi, baik bentuknya kritik atau pun yang lainnya kepada para legislator," terangnya.
Menurutnya, komitmen dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat disabilitas telah dilakukan sejauh jauh-jauh hari.
Misalnya, gedung Sekretariat DPRD Banten memiliki jalur khusus untuk masyarakat yang menggunakan kursi roda.
"Sejak jauh-jauh hari kami memberikan layanan untuk masyarakat berkebutuhan khsusu. Bisa dilihat dari jalur kursi roda. Hanya untuk penerjemah disabilitas tahun ini," jelasnya. (Adv)
Video Pasangan Remaja Berbuat Mesum diduga di Banten Viral di Medsos
Tempat Kuliner Pizza Italia Terbaik Hadir di Kota Cilegon
18 Agustus 1945 - UUD Negara Republik Indonesia Disahkan dalam Sidang PPKI
PPP Gelar Mukernas di Banten
Polisi Tetapkan Suami yang Selingkuh dengan Mertua di Serang Tersangka Perzinahan
Polisi Buru Pemilik Satu Tronton Miras Impor yang Diamankan di Pelabuhan Merak
Ini Kata Pj Gubernur Soal Mahasiswa yang Dapat Tindakan Represif di Paripurna HUT Banten ke23
Oknum Kades Pelaku Pengeroyokan Wartawan Tidak Ditahan, Kuasa Hukum Protes Polisi
Soal Izin Tempat Hiburan Malam, Walikota: Kalau Sekarang Dicabut Kurang Etis