JAKARTA, TitikNOL - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan, pihaknya masih terus menelusuri kasus-kasus korupsi yang berkaitan di dinasti politik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Sebab, Kasus Atut memang kemudian menjalar ke beberapa kasus-kasus lain di Banten. Bahkan sempat tercetus adanya dinasti politik di Banten yang menjadi perhatian KPK.
"Ya itu kan indikasi-indikasi yang kita sebut adanya perubahan yang sangat lambat di banyak daerah dan karena memang kekuasaan itu cenderung akan bertahan membentuk mata rantai," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa (29/11/2016).
Menurut Saut, mata rantai politik yang di bangun oleh Atut menyebabkan kesejahteraan masyarakat Banten terhambat. Makanya, Banten dijadikan salah satu dari enam provinsi di Indonesia yang telah dikawal KPK sejak awal tahun ini. Pengawalan tersebut berupa pencegahan-pencegahan praktik tindak pidana korupsi.
"Itulah perlunya hukum guna memastikan pemutusan mata rantai kekuasaan transaksional itu. Kalau kekuasaan itu menuju pada terbangunnya warga yang lebih sejahtera, mata rantai yang panjang sekali pun akan diterima," ungkapnya. (Bara/Rif)
Video Pasangan Remaja Berbuat Mesum diduga di Banten Viral di Medsos
Ini Nama Pejabat Banten yang Dipanggil Kejati Terkait Dugaan Korupsi RSJ Tahap I
Cara Meracik Obat Perangsang Wanita Secara Alami
Manfaat Bunga Korejat Sebagai Obat Tetes Mata Alami
18 Agustus 1945 - UUD Negara Republik Indonesia Disahkan dalam Sidang PPKI
Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Ditangkap di Bandara Selandia Baru Cuma Gara-gara Ini
26 Jenis Daun Tanaman yang Berkhasiat Untuk Obat
Cara Ampuh Mengobati Asam Lambung atau Maag dengan Tepung Sagu
3 Waktu yang Dilarang Hubungan Seks Suami Istri dalam Islam
Mendagri Ingatkan Gubernur Banten Soal Penanganan Penyebaran Covid 19