Banyaknya Kaum Difabel yang Terlantar, Persada Dorong DPRD Banten Buat Perda

SERANG, TitikNOL - Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang melindungi dan memberikan hak-hak para penyandang disabilitas, membuat Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Sahabat Difabel (Persada) Provinsi Banten bergerak.

Mereka berusaha mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten membuat Perda. Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Kerja DPP Persada Banten bersama DPRD Banten di ruang serbaguna gedung dewan, Kamis (2/2/2017).

Dikatakan Ketua Umum Persada Banten, Memi Elmiliasari, Persada Banten mendorong DPRD Banten membuat Perda agar para difabel mendapatkan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas."Kita meminta Perda dibuatkan agar para difabel terfasilitasi dan angkanya bisa merendah. Kami ingin Banten dilindungi oleh Perda," lanjutnya.

Memi menjelaskan jika saat ini jumlah orang berkebutuhan khusus atau difabel yang tidak terdata oleh pemerintah terbilang banyak. "Data dari Pemerintah Provinsi yang terdata di Dinas Sosial ada 40, tapi setelah kita cek di Kota Serang ada 38 penyandang disabilitas, Kabupaten Serang 52 orang, Kabupaten Lebak 30 orang, dan kita masih terus mendata,” kata Memi ditemui usai acara.

Selain itu, di daerah Pulau Tunda, Kota Serang masih ada difabel yang tidak tersentuh sama sekali oleh pemerintah dan mereka sangat membutuhkan. "Di pulau Tunda itu belum pernah ada yang datang dan di sana ada delapan orang," ungkapnya.

Memi pun berharap dengan bentuknya perda ini, kedepannya dapat memfasilitasi para penyandang disabilitas,”kita berharapnya seluruh kabupaten/kota memiliki Skh Negeri, karena saat ini hanya ada 7 Skh Negeri, pasalnya di Pandeglang ada 28 Skh hanya satu yang negeri semuanya dikelola swasta,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekertaris Umum Persada Banten, Dely Suhendar mengatakan, DPRD Banten sudah setuju untuk mendorong Perda. "Kita prihatin kalau bukan kita siapa lagi kang, makanya Dewan sudah setuju agar Perda ini terus didorong," katanya.

Dely pun mengaku jika Perda yang akan dibuat oleh dewan tidak melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). "Katanya langsung Memorandum Of Understanding (MoU) untuk Perdanya dan itu sudah disepakati oleh Dewan," pungkasnya. (Meghat/Rif)