​Diaudit Inspektorat, Nilai Pengadaan Barang untuk Covid19 di BPBD Banten Capai Rp7,2 M

SERANG, TitikNOL – Kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pencegahan penyebaraan Covid-19 di Provinsi Banten pada BPBD Banten telah masuk dalam audit Inspektorat.

Kepala Inspektorat Banten E. Kusmayadi mengatakan, proses pemeriksaan laporan kegiataan di BPBD Banten sudah masuk dalam tahap naskah. Nantinya, poin yang ada dalam naskah itu wajib ditanggapi oleh dinas terkait dengan melampirkan bukti.

“Di sini sudah dicantumkan hasil pemeriksaan kami, begitu SOP. Tahap 1 naskah dulu, setelah itu LHP. Kalau sudah LHP mengikat, kalau kerugian harus dikembalikan ke khas daerah,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Terima Banyak Aduan, Pengadaan Barang untuk Covid-19 di BPBD Banten 'Dilirik' Kejati

Ia mengungkapkan, nilai anggaran yang diaudit sebesar Rp7,2 miliar dengan 7 kegiatan pengadaan. Diantaranya, pengadaan disinfektan dan penyemprotan, pekerjaan helm sefti, sarung tangan karet dan google maks. Lalu pengadaan masker dan kain, pengadaan hansanitazer, pengadaan makan dan minum, pengadaan pembayaran uang saku serta pembelian BBM.

“Nilai anggaran yang diaudit oleh kami dari realisasi Rp7.290.963.900. Harus ditindaklanjuti selama 3 hari, Senin akan disampaikan,” ungkapnya.

Baca juga: Diduga Bermasalah, Anggaran Covid-19 di BPBD Banten akan Dilaporkan ke APH

Saat ditanya tentang ada perbuatan melanggar hukum dari kegiatan itu, Kusmayadi enggan menanggapi. Sebab, dalam sebuah SOP pengawasan, esensi dari pemeriksaan tidak boleh dipublikasi sebelum tahap LHP.

“Kami tidak berbicara detail, kami hanya berbicara itu dulu. Esensi itu etikanya tidak boleh karena diatur dalam SOP pengawasan. Yang boleh melaporkan saya ke Gubernur doang. Keculai sudah 60 hari tidak ditanggapi bisa diambil oleh APH,” jelasnya. (Son/TN1)