DPKP Pastikan 1.600 Unit Rumah Tidak Layak Huni di Kota Serang Dapat Bantuan Tahun Ini

SERANG, TitikNOL- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala DKPP Kota Serang, Nofriady Eka Putra, mengatakan 2026 ini 1.600 unit rumah akan dibangun melalui program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kita asesmen dari BPBD ada kurang lebih 150 rumah. Yang sudah kita bantu melalui anggaran APBD lewat Dinas Perkim ada sebanyak 51 unit. Sisanya akan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)," kata Nofriady, Rabu 4 Februari 2026.

Selain dari APBD, lsejumlah pihak juga ikut menyalurkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Dari CSR ada 75 unit dari PT Kawah, dari PLN dua unit, dan dari Budha Suci insyaallah ada 100 unit. Lipo Group juga berkontribusi sekitar 200 unit," jelasnya.

Bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, tambahnya akan difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat.

Selain itu, kata dia Perbaikan rumah rusak sedang akan mendapatkan bantuan senilai Rp5 juta hingga Rp10 juta, dan rumah rusak berat memperoleh bantuan hingga Rp17 juta.

Nofriady menyebut, rumah tidak layak huni di Kota Serang tersebar di berbagai kecamatan, terutama di wilayah Kasemen, Walantaka, dan Serang. Ia menilai, peningkatan jumlah RTLH yang mendapat penanganan tahun ini merupakan capaian signifikan di bawah kepemimpinan Wali Kota Serang saat ini.

“Tahun ini sudah sangat signifikan kenaikannya di era pak Walikota, Serang Budi Rustandi. Perbaikan RTLH ini akan terus dilakukan secara bertahap setiap tahun hingga seluruh rumah warga yang tidak layak huni dapat diperbaiki," pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Perumahan DPKP Kota Serang Mufasir menjelaskan untuk yang bantuan rumah bencana saat ini pihaknya terus melakukan pendataan.

”Karena status darurat bencana sampai Maret sampai saat ini kita terus melakukan update data rumah-rumah yang kondisinya rusak,” tegasnya.

Adapun data sementara sekitar 51 rumah yang terdampak bencana sudah mendapatkan penanganan bantuan berupa material.”Untuk sisanya sekitar 86 akan menggunakan data BTT,” tutupnya.

Perlu diketahui, bahwa berdasarkan hasil asesmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terdapat sekitar 7.600 rumah warga yang masuk kategori tidak layak huni. Dari jumlah tersebut, sebagian sudah mendapatkan bantuan dari berbagai sumber pendanaan.