Fraksi Partai Gerindra Tak Setuju GBHN Masuk Konstitusi

JAKARTA, TitikNOL - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra (FGerindra) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Elnino M Husein Mohi berpendapat lebih baik memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dari pada memasukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke dalam konstitusi.

"Daripada memasukkan GBHN ke dalam konstitusi, lebih baik memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dalam level Undang-Undang (UU), bukan level konstitusi," ujar Elnino di Gedung DPR, Jakarta.

Alasannya, menurut Elnino wacana mengembalikan GBHN hanya disuarakan oleh elit politik yang sebelumnya mendukung Presiden tapi kemudian kecewa dengan program-program presiden yang didukungnya.

Lanjut Elnino, perbaikan RPJP harus melibatkan Presiden dan DPR dengan melibatkan semua lembaga negara dalam pembahasan tingkat pertama. Tujuannya, agar semua lembaga negara dapat memiliki visi misi yang sama.

‎"Dengan begitu, maka seluruh lembaga negara dan alat-alat pemerintah memiliki visi dan pedoman yang sama dalam membangun negeri dan bangsa ini kedepan," ungkapnya