Mayoritas OPD di Pemprov Banten Belum Serap Dana APBN

SERANG, TitikNOL - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, diminta untuk memanfaatkan APBN untuk program 2018. OPD diminta tak hanya mengandalkan APBD.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan, ada 15 OPD yang diminta untuk mengajukan anggaran ke kementerian untuk bisa mendapat suntikan dana untuk program pembangunan.

Namun, dari 15 OPD, baru empat yang sudah mengusulkan ke kementerian masing-masing.

“Baru empat yang sudah mengajukan yakni Dinkes, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,” kata Hudaya, Senin (9/5/2017).

Sementara OPD lainnya yang belum mengusulkan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), dan Satpol PP.

Menurut Hudaya, OPD jangan hanya mengandalkan APBD saja. Selama kemampuan kontrol anggaran bagus, pemerintah pusat menurutnya akan menilai kemampuan fiskalnya mandiri.

“Jadi enggak ada alasan bagi OPD kalau dapat anggaran besar khawatir tidak terserap. Semua itu tergantung kemampuan kontrol anggaran dan programnya saja. Karena rakyat mah menunggu (realisasi program), tidak mau tahu uangnya dari mana. Yang jelas ada langkah konkret pemerintah. Jadi bagaimana setiap peluang bisa disambar,” tukasnya. (Kuk/red)