Tangkal Berita Hoax, DPR RI Minta Pemerintah Tingkatkan Peran Humas

JAKARTA, TitikNOL - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo meminta agar aparatur pemerintah sigap dalam menyikapi berita-berita bohong (hoax). Pasalnya, hal itu untuk mengantisipasi atas lemahnya manajemen komunikasi pemerintah.

"Sudah waktunya bagi Presiden Joko Widodo perlu untuk mendorong atau mewajibkan semua Kementerian dan lembaga (K/L) negara, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk lebih sigap merespons hoax atau berita bohong. Kekacauan bisa ditangkal dan tertib umum akan terjaga jika aparatur pemerintah pusat dan daerah sigap meluruskan berita bohong," ujar Bambang melalui keterangan tertulis yang diterima TitikNOL, Senin (9/1/2017).

Ia juga meminta agar fungsi ke-Humas-an (Hubungan masyarakat) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada semua K/L, kantor Gubernur, kantor Bupati dan kantor Wali Kota harus segera ditingkatkan. Biro Humas dan PPID tidak boleh lagi pasif, melainkan harus pro aktif.

"Saat ini, puluhan berita bohong dan informasi palsu beredar setiap detiknya melalui sarana media sosial (Medsos). Berita yang benar dan akurat bercampur dengan hoax atau gosip dan menyebar dengan sangat cepat dan tak terkendali," ungkap politisi Partai Golkar itu.

"Karena terkait erat dengan hak publik memanfaatkan Medsos, penyebaran hoax menjadi sulit ditangkal. Membentuk sebuah institusi untuk mencegah atau menangkal hoax tidaklah fisibel. Satu-satunya langkah yang cukup efektif menangkal hoax adalah kesigapan merespons berita bohong itu dengan menyebarluaskan berita yang benar dan informasi yang akurat," tambahnya. (Bara/Rif)