Tujuh Pejabat di Lingkungan Pemkot Serang Resmi Dilantik

SERANG, TitikNOL - Tujuh pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Serang, terdiri dari dua jabatan tinggi pratama (JPT) Eselon II, dan lima jabatan administrator resmi dilantik, Senin 2 Maret 2026.

Pelantikan tersebut ditegaskan bukan sekadar seremonial pengisian jabatan kosong, melainkan mandat untuk memperkuat pelayanan publik dan integritas birokrasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin mengingatkan, jabatan merupakan amanah yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali.

"Jadi para pejabat jangan menghamba (Menyembah) jabatan. Tapi yang paling penting menjadikannya instrumen pengabdian bagi masyarakat Kota Serang," katanya.

Dia juga meminta aparatur sipil negara (ASN) fokus bekerja dan menunjukkan performa nyata terkait keluhan masyarakat mengenai infrastruktur jalan yang rusak akibat musim penghujan.

Mengingat momentum Lebaran yang kian dekat, perbaikan jalan menjadi prioritas utama untuk kenyamanan pemudik dan warga lokal.

​"Saya sudah instruksikan Kadis PUPR agar segera melakukan perbaikan, minimal pemeliharaan atau penambalan jalan yang rusak. Kami ingin masyarakat yang pulang kampung merasa nyaman saat kembali ke Kota Serang," ujarnya.

Selain itu, para ASN khususnya pejabat yang baru dilantik agar menjauhi gaya hidup hedonis dan hal itu menjadi salah satun poin tajam yang ditekankan terkait pentingnya adab dan etika bagi ASN.

Nanang juga menyoroti perilaku pejabat di media sosial yang seringkali memamerkan kekayaan dengan gaya hidup mewah atau hedonisme.

​"Adab dan etika itu lebih tinggi dari ilmu. Sangat tidak elok jika ASN di media sosial menonjolkan kemewahan, seperti memakai perhiasan berlebihan. Hal itu akan melukai perasaan masyarakat," tuturnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Murni mengatakan, pelantikan tujuh pejabat tersebut untuk mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan pemerintahan yang kosong.

Langkah ini diambil sebagai upaya cepat dalam menjaga ritme pelayanan publik yang sempat terkendala akibat kekosongan jabatan.

​"Urgensinya untuk mengisi kekosongan jabatan. Harapan kami setiap ada kekosongan segera dilakukan pengisian agar roda organisasi tetap berjalan optimal," ucapnya.