Walikota Pastikan Pergeseran Anggaran Ganggu Kualitas Kinerja di OPD

CILEGON, TitikNol – Walikota Cilegon, Robinsar memastikan melalui skema perubahan parsial guna merealisasikan janji politik tidak akan mengurangi kualitas program pembangunan. Akan tetapi, dengan pergeseran ini, satu langkah strategis untuk mendanai kebutuhan yang jauh lebih mendesak dan prioritas bagi masyarakat.

“Pergeseran dilakukan karena ada beberapa kebutuhan esensial yang ketersediaan anggarannya sudah habis atau memang membutuhkan penanganan segera di luar perencanaan awal,” kata Robinsar ditemui usai Rapat Paripuran DPRD Cilegon,” Kamis (9/4/2026).

Robinsar menjelaskan, pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon ini guna merealisasikan janji politik kepala daerah serta membiayai penanggulangan banjir di wilayah Cilegon.

"Menggeser itu bukan mengurangi kualitas, namun menggeser terhadap kegiatan yang memang diprioritaskan. Seperti perihal penanggulangan banjir, anggarannya belum semua tersedia karena yang tersedia sudah habis untuk tahap pertama," jelas Robinsar.

Robinsar mengungkapkan selama ini, Pemkot Cilegon hanya menganggarkan untuk 10 Tembok Penahan Tanah (TPT) yang rusak. Namun rupanya, TPT yang rusak ada 30 titik.

“Nah, 20 TPT lagi ini kan harus tetap dianggarkan segera agar tidak mengganggu masyarakat. Jadi sifatnya sangat mendesak," ungkapnya.

Orang nomor satu di Cilegon ini pun menjelaskan, pergeseran anggaran juga diarahkan untuk menuntaskan realisasi janji-janji kampanye.

Meski demikian, Robinsar pun menggarisbawahi bahwa sebagian besar janji politik sebenarnya sudah masuk dalam pagu anggaran reguler tahun 2026 dan telah berjalan dalam tiga tahun terakhir.

"Pergeseran ini sifatnya esensial. Kalau janji politik yang digeser, itu terhadap janji yang realisasinya tidak harus dilakukan hari ini atau bisa menyesuaikan situasi," tuturnya.

Terkait besaran total anggaran yang digeser, Wali Kota menyebutkan bahwa angka detilnya berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, ia memastikan bahwa pergeseran ini tersebar di berbagai dinas, dengan fokus utama saat ini ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Wali Kota juga menekankan bahwa pergeseran yang dilakukan saat ini bersifat parsial dan tidak merubah angka total APBD secara keseluruhan.

"Ini yang parsial. Reguler ini kan baru jalan. Paling kalau ada perubahan yang besar, nanti dilakukan di (APBD) Perubahan, bukan di parsial. Kita lihat nanti situasinya seperti apa, yang jelas kualitas pekerjaan insyaallah tidak akan berkurang," pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan menegaskan bahwa setiap kebijakan pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon seharusnya disampaikan dan dibahas bersama legislatif.

"Seharusnya pergeseran-pergeseran ini tersampaikan ke kita (DPRD Cilegon). Mungkin ada momentumnya di ABT atau di perubahan anggaran, sehingga harus dibahas bersama oleh DPRD, dalam hal ini melalui Badan Anggaran (Banggar)," ujarnya.

Terkait apakah sudah ada pembahasan spesifik mengenai pergeseran anggaran tahun 2026 ini, Rizki menyebut pihaknya masih akan melakukan kroscek lebih lanjut untuk memastikan transparansi penggunaan dana publik.

“Saya ingatkan, pergeseran anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk melenceng dari koridor hukum dan rencana pembangunan yang telah disepakati bersama. Yang penting OPD tetap konsisten dengan RPJMD yang sudah disepakati antara DPRD dengan Pemkot. Tidak boleh keluar dari rule itu. Termasuk aturan-aturan dari Mendagri atau Pemerintah Pusat," tegasnya.

DPRD Cilegon berkomitmen untuk terus memantau apakah pergeseran anggaran ini berdampak pada kualitas dan kuantitas pelayanan publik di tiap OPD. Jika ditemukan adanya penurunan capaian kinerja yang merugikan target pembangunan, DPRD tidak segan untuk memberikan teguran.

"Nanti dilihat dulu sejauh mana digesernya. Kalau memang mengganggu capaian kinerja di luar RPJMD, DPRD akan memberikan peringatan kepada Pemkot. Namanya RPJMD itu patokan, tidak boleh keluar dari situ, termasuk RKPD yang didukung dengan kekuatan anggaran," pungkasnya. (Ully)