KPU dan Bawaslu Bantah Dugaan Jual-Beli Formulir C1 di Dapil Banten III

TANGSEL, TitikNOL - Bawaslu dan KPU Propinsi Banten, akhirnya memberikan tanggapan soal adanya temuan Setara Institute atas dugaan praktek mafia suara Pileg di daerah pemilihan (dapil) Banten III. Kedua lembaga itu senada tidak menemukan bukti dugaan jual-beli suara C1.

Sebelumnya, Setara Institute dalam pantauannya di Dapil Banten III menemukan praktek mafia suara Pileg. Mafia itu diduga menggunakan tangan-tangan penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan wilayah.

Ketika dikonfirmasi terkait itu, Ketua Bawaslu Propinsi Banten, Didih M Sudi, mengaku langsung memberikan perintah ke Bawaslu daerah untuk melakukan investigasi. Menurutnya, kasus tersebut lebih bagusnya jika dilaporkan secara langsung.

"Saya sudah perintahkan ke bawah untuk investigasi. Karena ini menyangkut hukum, diperlukan pembuktian. Informasi seperti ini akan sangat bermanfaat kalau disertai bukti, lebih bagus lagi kalau dilaporkan secara resmi," jelas Didih M Sudi, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Mafia Suara Pileg, Formulir C1 Dijual-Belikan di Dapil Banten III

Namun demikian, ungkap Didih, pihaknya mengucapkan terima kasih atas informasi tersebut dan akan menindaklanjuti melalui tata cara dan mekanisme peraturan Bawaslu.

"Saya mengucapkan terima kasih, segala bentuk informasi dari masyarakat kami respon dengan melakukan tata cara dan mekanisme yang telah diatur dalam Perbawaslu," bebernya.

Terpisah, Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon, membantah adanya kasus tersebut. Wahyul menilai tidak ada praktek jual-beli suara melalui Plano C1 di dapil Banten III.

"Tidak ada jual beli suara melalui C1 atau melalui cara apapun, proses pleno rekapitulasi di PPK masih berjalan dan semua saksi-saksi bisa memastikan ketepatan jumlah perolehan suara," kata Wahyul Furqon.

Senada, bantahan serupa juga terjadi di Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Saat dikonfirmasi, komisioner Bawaslu Tangsel, Slamet Sentosa, mengaku tak menemukan bukti yang dimaksudkan Setara Institute.

"Kita tidak menemukan bukti itu. Justru yang kita temukan banyak KPPS yang memasukan C1 kedalam kotak, sehingga baru bisa dilihat ketika pleno," ujar Slamet.

Meski demikian, Slamet mengaku telah mengintruksikan untuk pemasangan C1 untuk disegerakan. Akan tetapi, sambung Slamet, bahwa terkait lain-lain Bawaslu menyerahkannya kepada KPU.

Namun sayang, hingga berita ini diturunkan, Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro, enggan memberikan tanggapannya terkait persoalan itu di Tangsel. Meski wartawan media ini telah melakukan konfirmasi melalui jejaring WhatsApp. (Don/TN1).