Komisi I Bahas Pengelolaan Website dengan Diskominfo Jabar

BANDUNG, TitikNOL - Komisi I DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Bandung, Senin (25/4/2016). Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi terkait monitoring dalam pencegahan dan mengatasi website palsu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa mengatakan, melalui kunjungan kerja Komisi I ini, tidak hanya melakukan koordinasi, juga ingin mengetahui peran Diskominfo. Mengingat di Provinsi Banten Kominfo menjadi Bidang pada Dishubkominfo. "Karena itu, kami minta penjelesannya terkait monitoring dalam pencegahan dan mengatasi website palsu di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Termasuk peran Diskominfo," kata Yeremia.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Diskominfo Provinsi Jabar, Asep Sukmana mengatakan, Diskominfo dibentuk pada 2008 yang terdiri dari 4 Bidang, Sekretariat, dan 1 Balai yaitu LPSE dengan jumlah pegawai 96 orang. "Provinsi Jabar punya domain, yakni jabarprov.go.id yang dibuat berdasarkan Pergub Nomor 7 Tahun 2009, dan direvisi pada tahun 2012. Diskominfo menyediakan standard minimal website untuk diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar," kata Asep.

Menurut Asep, Diskominfo berperan melakukan audit/evaluasi hosting/website rutin setiap hari, dan memberikan laopran bulanan kepada Sekretaris Daerah (Sekda). "Ada pemisahan server untuk website yang terindikasi/mudah vulnerable dengan yang tidak vulnerable, kalo OPD tidak punya server sendiri bisa memakai server Diskominfo, sedangkan OPD yang punya  server sendiri bisa melakukan colocation aplikasi dengan Diskominfo," ujarnya didampingi Kabid Telematika, latifah.

Untuk memperkuat keamanan ada tiga bagian yang dilakukan, yakni jaringan dengan memasang firewall, aplikasi dengan scanning, dan monitor rutin untuk server dengan update software. Diskominfo juga melakukan kerjasama dengan PT Telkom untuk penyediaan jaringan yang terkoneksi ke seluruh OPD, UPT penghasil dan juga kabupaten/kota di wilayah Jabar dengan biaya kurang lebih Rp 6 milliar per tahun dengan memakai jaringan fiber optic dan sistem VPN.

"Ada sekitar 40 aplikasi yang tersebar di seluruh OPD tetapi pengelolaannya belum satu pintu dan belum seluruhnya terintegrasi satu sama lain. Untuk pengelolaan email server disarankan ada administrator sendiri yang mengelola sehingga permasalahan email fishing, spam dan permasalahan yang lain bisa dideteksi dan diatasi," terangnya.

Usai mendengarkan penjelasan dari Asep, Yeremia menyambut baik dan mengaku akan menindaklanjuti dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. "Kami ucapkan terima kasih atas penerimaan kunjungannya, hasil kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Banten ini akan kami tindak lanjuti dengan SKPD terkait," ucapnya. (Red/adv)