KI Banten Kebanjiran Permohonan Sengketa Informasi Dana Desa

SERANG, TitikNOL - Memasuki tahun 2017, Komisi Informasi (KI) Banten sudah menerima sembilan permohonan sengketa informasi (PSI) tentang dana desa.

"Sengketa informasi berkaitan dengan dana desa sekarang ini sudah semakin banyak. Sampai saat ini saja sudah ada sembilan laporan yang kami terima," kata Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Banten, Ade Jahran, Rabu (15/2/2017).

Ia mengungkapkan, PSI kebanyakan di Kabupaten Tangerang, sementara untuk kelurahan didominasi di Kota Serang.

"Masyarakat ingin tahu anggarannya dari mana saja, berapa dan untuk apa saja. Permohonan sengketa ada dari masyarakat dan lembaga," tukasnya.

Menurutnya, masyarakat semakin kritis dan peduli terhadap keterbukaan informasi. Oleh karena itu, KI Banten mendorong agar pemerintah desa memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Ini tugas pemerintah kabupaten/kota bagaimana agar desa-desa melek informasi publik, termasuk membentuk PPID di tingkat desa. Selama ini kan belum ada, yang hadir sidang itu kepala desanya langsung," tuturnya.

Ia menjelaskan, memang tidak ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan pentunjuk teknis (tuknis) untuk membentuk PPID desa.

"Di Jatim itu yang meng-SK-kan Bupatinya. Misalnya PPID pembantu sekdes, atasan PP itu itu kepala desanya," ungkapnya. (Kuk/Rif)