Pemerintah Diminta Perketat Aturan Tenaga Kerja Asing

Terlebih, lanjut Fadli, para buruh asal Cina tersebut tidak mampu berbahasa Indonesia dan hal itu juga bisa mengancam keberadaan buruh dalam negeri.

"Buruh-buruh kasar ini mengancam keberadaan buruh kita, karena mereka ini datang dalam jumlah yang cukup besar," kata Fadli di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Untuk itu, Fadli meminta pemerintah bisa fokus memikirkan masalah tersebut, selain mencabut PP Nomor 78 yang memang tidak sejalan dengan amanat UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal 8 tentang ketenagakerjaan.

"Ini seharusnya pemerintah fokus, tidak boleh ada buruh kasar asing yang masuk. Kalau yang punya keterampilan khusus yang kita tidak punya, boleh," imbuhnya. (Bar/red)