Sekda Banten Sebut Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bisa Jadi Alat Politik

SERANG, TitikNOL - Sekda Banten Ranta Soeharta menyebut bantuan keuangan yang digelontorkan Pemprov Banten untuk delapan kabupaten/kota bisa jadi alat politik.

Hal itu dikatakan Ranta saat memberikan arahan dalam rapat evaluasi bantuan kabupaten/kota, di Aula DPPKD, KP3B, Kota Serang, Selasa (22/11/2016).

"Bantuan keuangan itu bisa jadi alat politik. Saya sebagai sekda tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Cuma tadi itu, tetangga (DPRD) itu kan politikus. Jadi sedikit politis," kata Ranta.

Ia mengungkapkan, alokasi anggaran untuk bantuan keuangan kabupaten/kota tahun 2017 sudah dibahas dengan badan anggaran dan sudah dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"2017 sudah rencanakan. Kemaren sudah dengan Banang. Bahkan belum turun dari kemendagri nomornya, tapi sudah kita masukkan ke KUA-PPAS," ungkapnya.

Namun, kata dia, karena selanjutnya KUAPPAS masuk ke DPRD, alokasi anggaran bisa berubah.

"Karena ini sudah masuk ke dewan. Tetangga kita, itu bisa berubah. Ketika kita, saya selaku ketua TAPD, Pak Nandy (Kadis DPPKD) bergelut, supaya kabupaten/kota kita berikan seluruhnya sesuai kebutuhan yang ada. Tapi, kita juga harus liat ketentuan yang ada. Bantuan keuangan itu bisa diberikan ketika keuangan provinsi itu sudah tercukupi," tukasnya. (Kuk/Rif)