Usai Opsi Pembubaran UPT Pajak, Pemkot Cilegon Siapkan Opsi Penghapusan Sejumlah OPD Imbas Efesiensi Anggaran

CILEGON, TitikNol – Pemerintah Kota Cilegon tengah mempersiapkan langkah baru guna mengefisiensi anggaran. Salah satunya dengan merampingkan sejumlah OPD di Lingkup Pemkot Cilegon.

Walikota Cilegon, Robinsar mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian mendalam rencana penghapusan sejumlah OPD dan penghapusan UPT Pajak. Penghapusan UPT dan sejumlah OPD ini sebagai bentuk efisiensi birokrasi.

“Iyah benar. Semua perencanaan sedang kita kaji semua. Perencanaan harus dilakukan secara hati-hati agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi operasional pemerintahan maupun kesejahteraan pegawai,” kata Robinsar,” Kamis (22/4/2026)

Menanggapi kekhawatiran terkait kebijakan penyesuaian ini, politisi muda Partai Golkar ini pun memastikan bahwa untuk tahun anggaran 2026, kondisi keuangan daerah masih berada dalam posisi aman.

"Untuk prediksi tahun ini, sejauh ini aman. Sepanjang ini aman, karena belanja pegawai sudah tertuang dan dianggarkan dari awal. Ini menjadi prioritas, jadi hak teman-teman ASN juga tidak akan terganggu," ujarnya.

Kata Robinsar, aturan pemerintah pusat terkait belanja pegawai target 30 persen merupakan tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Pemkot Cilegon berkomitmen untuk mematuhi regulasi nasional dengan melakukan penyesuaian secara bertahap.

"Kalau memang aturan itu wajib diberlakukan, maka kita harus melakukan penyesuaian untuk bisa mencapai 30 persen tersebut. Tentu semuanya akan dikaji secara matang agar tetap bisa mengakomodir semua pihak dan berjalan dengan baik," pungkasnya.

Ia berharap proses transisi kebijakan ini dapat berjalan lancar dengan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait di daerah, guna menciptakan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kinerja pelayanan publik. (Ully)