Ini Mega Proyek Infrastruktur di Pemprov Banten yang Disebut Dikondisikan oleh Kadis PUPR

SERANG, TitikNOL – Sejumlah mega proyek yang bersumber dana dari APBD 2021 Pemprov Banten, diduga oleh sejumlah pihak telah terkondisikan dan mengarah ke salah satu perusahaan calon pemenang.
Bahkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten, M Trenggono, turut menjadi pihak yang disebut-sebut terlibat dalam pengkondisian mega proyek infrastruktur yang ada di dinas yang dipimpinnya.

Hal ini diungkap oleh sejumlah massa aksi yang mengaku dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komando masyarakat Banten (Kombat), saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Curug, Kota Serang, Selasa (9/3/2021) kemarin.

Beberapa mega proyek infrastruktur yang disebut LSM Kombat telah terkondisikan yakni, Proyek Pembangunan Jembatan Bogeg dan FO KA Bogeg senilai Rp205,5 milyar yang disebut akan dimenangkan oleh PT. PP Tbk infrastruktur.

Lalu, Proyek Pembangunan Jalan Banten Lama - Tonjong Senilai Rp110,3 milyar yang disebut calon pemenangnya sudah dikondisikan yaitu PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.

Baca juga: Diduga Kondisikan Proyek APBD Banten dengan Nilai Fantastis, Kadis PUPR Didemo

Kemudian proyek Pembangunan Jalan Boru-Cikeusal (Akses Tol Serang - Panimbang) Senilai Rp 309,8 milyar, yang disebut LMS Kombat dugaan kuatnya akan dikondisikan pemenangnya yaitu PT. Adhi Karya, Tbk.

Yang terakhir, Proyek Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Cipanas - Warung Banten Senilai Rp160,5 milyar yang dugaannya akan dikondisikan pemenangnya adalah kontraktor PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama.

"Berdasarkan hasil Investigasi kami, Kepala Dinas PU, saudara Trenggono diduga dengan sengaja sudah mengatur perusahaan pemenang pada pekerjaan. Tentunya praktik korup warisan kolonial ini harus dilawan agar iklim perekonomian di Banten bisa berjalan dengan sehat," ujar Solah, koordinator dalam aksi kemarin.
Solah juga meminta agar pihak berwajib segera memeriksa Kadis PUPR Provinsi Banten guna menyelamatkan uang rakyat dan pembangunan Provinsi Banten.

Sementara, Kepala PUPR Banten M Trenggono, masih belum merespon saat diminta tanggapannya terkait adanya sejumlah proyek yang diduga telah dikondisikan tersebut. (TN1)