BPKP Awasi Dana 'Siluman' di Pemprov Banten

SERANG, TitikNOL - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap mengawasi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Banten, dengan melakukan pembinaan terhadap para aparatur. Salah satunya, mengantisipasi adanya 'dana siluman' yang masuk dalam struktur keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Banten, Arif Tri Hardiyanto, seusai serah terima jabatan, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (3/6/2016).

"Sebelum saya dilantik, saya sudah cari-cari informasi soal Banten. Kami antisipasi faktor-faktor adanya dana siluman yang secara tiba-tiba masuk di tengah jalan setelah pembahasan. Itu yang kami jaga. Kami akan lebih banyak berperan di situ," kata Arif.

Menurutnya, persoalan tersebut terjadi karena sistem dan manusianya.

"Sekali lagi itu sistem. Behind the sistem‎ ini juga kita dorong. Sistem jalan, tapi sistem yang membentuk softskillnya, manusianya, attitudenya, kompetensinya, itu kita bangun," katanya.

Ia mengatakan, BPKP akan terus berupaya meningkatkan kapabilitas dan transparansi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dan tentu saja diikuti dengan pemerintahan yang bersih. Itu banyak hal yang perlu kita dorong, masalah kapabilitas, transparansi, itu sangat penting. Itikad baik semua sama-sama dengan fungsinya masing-masing," ucapnya.

Meski Pemprov Banten mendapat WDP, kata dia, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan salah satunya penatakelolaan aset.

"WDP masih banyak catatan, masalah aset juga. Utamanya masalah aset. Dapat info dari BPK, kalau sistemnya relatif sudah terpasang, sistemnya sudah bagus. Tinggal menjalankan dan ketaatan terhadap peraturan. Ini juga harus terus menerus didorong," tukasnya. (Kuk/red)