Presiden Jokowi Didesak Segera Tentukan Kapolri

JAKARTA, TitikNOL - DPR RI melalui anggota Komisi III Nasir Djamil mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk bersikap dan menentukan pengganti jabatan Kapolri yang segera berakhir pada Juli 2016.

"Harus segera ditentukan, kita akan menghadapi puasa, lebaran serta peristiwa-peristiwa penting lainnya yang akan dihadapi. Saya menyarankan agar presiden jangan menyandera jabatan Kapolri ini. Waktu sudah sangat mepet. Pak Badrodin akan pensiun di pertengahan Juni. Kita mengingatkan agar tidak ada kesan menggampangkan jabatan Kapolri," ujar Nasir Djamil di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Menurut Nasir, jika Presiden Joko Widodo ingin menggantikan jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, orang nomor satu di Indonesia tersebut harus segera memanggil Kompolnas untuk menerima masukan dalam menentukan pimpinan korps Bhayangkara itu.

"Saya pikir begini, Presiden tidak boleh berlama-lama menentukan penjabat Kapolri. Kalau Presiden ingin segera mengganti Kapolri yang baru, maka harus segera mengundang Kompolnas untuk meminta masukan sehingga kemudian Presiden mendapat gambaran utuh siapa yang akan menggantikan Badrodin Haiti," ujar dia.

Tapi, katanya lagi, bila Presiden ingin memperpanjang jabatan Badrodin Haiti juga harus segera tentukan sikap. Jangan sampai ada isu jabatan Kapolri disandera oleh Presiden. Jika presiden ingin memperpanjang jabatan BH maka harus adakan rapat konsultasi dengan DPR.

"Perpanjangan ini tidak diatur dalam UU. Rapat konsultasi ini terlihat lebih smart dan smooth karena jika hanya mengirimkan surat tidak elegan. Dalam rapat konsiltasi itu akan dihadiri oleh pimpinan DPR, AKD dan fraksi-fraksi sehingga di situ Presiden akan menyampaikan alasan-alasan memperpanjang masa jabatan Badrodin," jelasnya. (Bara/red)