JAKARTA, TitikNOL - Wakil Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Bandung Syaifullah Tamliha mengatakan semua pihak harus memiliki jiwa negarawan dalam menghadapi konflik partai berlambang kabah tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Syaifullah pasalnya, kubu Djan Farid tidak menerima putusan Menkumham Yasonna Laoly yang menerbitkan kembali SK Kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung.
"Kalau masih ada yang menggugat Menkumham, maka PPP akan terancam menjadi ormas. Untuk itu dibutuhkan negarawanan," ujar Syaifullah Tamliha di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Ia juga mencontohkan pendiri-pendiri PPP saat dipaksa oleh rezim baru agar tidak menjadikan partai islam baru. Saat pembentukan PPP, tokoh Partai Masyumi Muhammad Natsir mempertunjukan sikap negarawanan.
Lanjutnya, Syaifullah menilai pemerintah sudah berusaha ingin mendamaikan PPP. Untuk itu, ia meminta agar putusan Menkumham harus dimaknai agar PPP kembali islah.
"Pemerintah ingin mencoba mencari formulasi mnyelesaikan konflik ini, karena tidak mudah menggabungungkan faksi yang ada di PPP, sekarang tinggal bagaimana PPP memaknai putusan pemerintah," ungkapnya. (Bar/Red)
Cara Meluruskan Rambut Permanen Secara Alami
26 Jenis Daun Tanaman yang Berkhasiat Untuk Obat
Manfaat Bunga Korejat Sebagai Obat Tetes Mata Alami
Cara Ampuh Mengobati Asam Lambung atau Maag dengan Tepung Sagu
3 Waktu yang Dilarang Hubungan Seks Suami Istri dalam Islam
Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Ditangkap di Bandara Selandia Baru Cuma Gara-gara Ini
Cara Meracik Obat Perangsang Wanita Secara Alami
Ini Nama Pejabat Banten yang Dipanggil Kejati Terkait Dugaan Korupsi RSJ Tahap I
Podcast TITIKSIGI - Pembentukan Kabupaten Cilangkahan Layakah?
Kebaya Hadir di Ruang Modern, Ibu-Ibu Berkeliling Mall of Serang dalam Parade Pelestarian Budaya
