Kasus Dugaan Money Politik Salah Satu Caleg di Lebak Dilimpahkan ke Gakkumdu

LEBAK, TitikNOL - Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, melimpahkan kasus dugaan money politik oleh salah satu Caleg Golkar dapil 3 bernama Eboy Kurniati ke Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

"Kami sudah limpahkan ke Gakkumdu Bawaslu Kabupaten, karena kewenangan kami hanya menerima pelaporan dan melimpahkan ke Bawaslu," ujar Maman, ketua Panwaslu Kecamatan Sobang, saat dihubungi melalui aplikasi pesan WhatsAppnya, Selasa (12/3/2019).

Menurutnya, Panwaslu Kecamatan Sobang melimpahkan laporan tersebut sudah sesuai peraturan perundang - undangan.

Maman juga menyebut, terlapor dalam dugaan pelanggaran itu bukan Eboy Kuniati, melainkan pihak yang membagikan amplop kepada warga yang hadir dalam pertemuan.

"Bukan Hj Eboy kang terlapornya, tapi saudara Utis. Yang dilaporkan itu yang membagikan amplopnya kang yaitu saudara Utis," tegas Maman.

Baca juga: Diduga Money Politik, Seorang Caleg Golkar di Lebak Dilaporkan ke Panwaslu

Namun dirinya tidak membantah, jika amplop yang dibagikan terlapor, bergambar Eboy Kurniati dari Caleg DPRD Lebak Dapil 3 Partai Golkar.

Maman menegaskan, bahwa setelah penanganan kasus tersebut dilimpahkan, pihaknya sudah tidak diberi kewenangan melakukan klarifikasi.

"Menurut aturan kami tidak diberi kewenangan klarifikasi, karena sudah kami limpahkan ke Gakkumdu. Selanjutnya silahkan hubungi Bawaslu," imbuhnya.

Ditemui di kantornya, Odong Hudori, ketua Bawaslu Kabupaten Lebak membenarkan, bahwa laporan dugaan money politik oleh salah satu calon legislatif (Celeg) DPRD Lebak Dapil 3 kepada Panwaslu Kecamatan Sobang, penanganannya sudah dilimpakan ke Gakkumdu Bawaslu.

"Jadi benar, kemarin sekitar pukul 19.00 WIB kita mendapatkan limpahan ataupun penerusan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak pelapor berinisial AM dengan terlapor berinisial U," ujar Odong.

Menurutnya, dugaan pelanggaran yang dilimpahkan oleh Panwaslu Sobang, dalam proses kajian pihak Gakkumdu.

"Kita sudah melakukan rapat dengan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Itu yang sementara bisa kita sampaikan, dan kita akan menggali," imbuh Odong.

"Kita punya waktu tujuh hari, apabila masih kurang kita diberikan waktu tujuh hari lagi, itu undang-undang yah. Jadi, kita next berkejar dengan waktu, berkejar dengan semua tahapan. Apakah nanti laporan ini terpenuhi atau tidak, nanti kita perlu kajian tiga lembaga yaitu Bawaslu, Polres dan Kejaksaan. Mohon waktu, kami dalam proses penanganannya. Tolong bersabar, kalau terbukti kami tindak. Kalau tidak terbukti, kami juga nyatakan tidak," pungkas Odong. (Gun/TN1)